Arsul meminta Petrus memberikan penjelasan dan gambaran sikap BNN terkait kemungkinan relaksasi ganja untuk kesehatan. Meskipun regulasi yang berlaku saat ini tidak menutup kemungkinan itu sama sekali, menurutnya, ruang yang dibuka lewat ketentuan dan pelaksanaan aturan kebijakan yang ada saat ini masih sangat sempit.
Merespons hal itu, Petrus berkata masalah ganja masih menjadi tren di dunia saat ini. Ia pun mengakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menghapus ganja sebagai daftar obat terlarang dan berbahaya.
“United Nations [PBB] itu dari schedule nomor empat berubah menjadi nomor satu, jadi yang the most dangerous substance menjadi hanya dangerous,” kata Petrus.
Ia kemudian menerangkan bahwa 48 negara bagian Amerika Serikat sudah menyatakan setuju penggunaan ganja untuk rekreasional. Menurutnya, persetujuan tersebut diberikan dengan aturan yang sangat rumit.
Meski begitu, Petrus menyebut belum semua negara setuju untuk melegalkan ganja, karena hal tersebut masih tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara.
“Tidak semua dari negara-negara yang ada di dunia, masih di atas 70 persen yang tidak melegalkan untuk rekreasional. Untuk kesehatan lain lagi. Tapi rata-rata juga untuk kesehatan yang dilegalkan itu masih amat sangat sedikit, lebih cenderung tidak yang digunakan oleh negara-negara tertentu,” ucap Petrus.
Mengenai relaksasi ganja untuk kesehatan, Petrus menerangkan BNN terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai aturan hukumnya.
Menurutnya, BNN sudah menerima surat edaran dari Mahkamah Agung, meskipun belum dapat dianggap sebagai dasar hukum untuk melegalkan ganja untuk alasan kesehatan.
“Kita juga berkoordinasi bukan hanya antara kementerian tetapi dengan MA juga, sehingga mungkin sudah monitor ada surat edaran dari MA, walaupun itu bukan sebagai dasar hukum, hanya sebagai pedoman dari hakim tetapi sudah dilaksanakan,” tuturnya. (cnn)
Sumber: cnnindonesia.com
