Kroniktoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah melaksanakan reses di daerah pemilihan beberapa waktu lalu dan sempat mengunjungi beberapa titik rawan bencana pada Senin (16/2/2021), untuk menindaklanjuti laporas masyarakat.
Menyangkut hal itu, Komisi III DPRD Bolmut, melaksanakan Rapat kerja (raker) bersama dengan mitra kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Asisten II Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Bolmut, Selasa (16/2/2021), bertempat di Kantor DPRD.
Ketua Komisi III Dekab Bolmut, Sartono Dotinggulo selaku yang memimpin jalannya rapat kerja tersebut menyampaikan, raker dilaksanakan berdasarkan hasil serapan dari reses DPRD Bolmut. Juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait beberapa titik rawan bencana berupa abrasi pantai dan luapan air sungai.
“Sebagai legislator, secara langsung kami mengemban amanah dari masyarakat. Sudah tentu merupakan hal yang wajib untuk kita sampaikan dan perjuangkan,” tegas Sartono.
Dia menambahkan, ada beberapa poin penting yang akan disampaikan DPRD pada raker itu, terkait dengan bidang pekerjaan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan Asisten II Bidang Pembangunan Setda Bolmut.
“Diantaranya berkaitan dengan abrasi pantai dan sungai di beberapa wilayah kabupaten bolmut yang dikeluhkan warga karena rawan terjadi bencana,” ujar Sartono.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kunker dari komisi III, di beberapa titik yang dikunjungi diantaranya, Sungai Ilanga kompleks persawahan Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub, Pantai Desa Sampiro Kecamatan Sangkub, serta Sungai yang ada di Desa Saleo I Kecamatan Bolangitang Timur.
Senada dikatakan anggota Komisi III DPRD Bolmut, Suriansyah Korompot SH. Dia menegaskan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti.
“Kita perlu mencegah kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masyarakat. Sebagaimana realitanya bahwa, ada beberapa titik wilayah pantai dan sungai yang mengalami abrasi. Ini perlu kita seriusi dan perjuangkan. Sebagai legislator kami pun mengusulkan hal ini kepada pihak pemda yang secara teknis mengurusi hal tersebut,” ujarnya.
Dirinya melanjutkan, jika tak ditanggapi Pemda maka abrasi terus terjadi dan luapan air sungai akan mengikis secara perlahan pemukiman masyarakat. Menurut Suriansyah apa yang disampaikan masyarakat melalui aspirasi saat kunker DPRD, adalah bentuk kekhawatiran yang harus segera mendapat solusi terbaik.
“Kalau tidak segera dicegah, tentu ini akan banyak merugikan masyarakat kita. Dimana pemukiman, lahan perkebunan mau pun persawahan masyarakat, perlahan akan dikikis oleh luapan air sungai abrasi pantai tersebut. Sehingga yang seperti ini kalau dibiarkan akan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Aktrida Indah Datunsolang mengatakan, ada juga aspirasi masyarakat terkait jalan penghubung di wilayah terisolir, yang diserap saat pelaskanaan reses belum lama ini.
“Selain normalisasi sungai maupun abrasi pantai, juga pembangunan jalan desa yang terisolir, seperti pangkusa, huntuk, serta desa lainnya yang masuk dalam kategori terisolir. Ini juga penting untuk mendapatkan pelayanan pembangunan. Supaya tidak terkesan pemda membiarkan wilayah tersebut,” ucap Aktrida.
Menanggapi itu semua, Asisten II Bidang Pembangunan Setda Bolmut, Jacomina Mamuaja, menyampaikan bahwa, sebelumnya Pemkab Bolmut sudah pernah melakukan kunjungan ke Balai Jalan dan Balai Sungai.
“Kami dari pemkab bolmut sudah pernah melakukan kunjungan ke balai jalan dan balai sungai. Menurut mereka, ada beberapa kegiatan yang akan di bangun pada tahun 2021 di Sulawesi Utara (Sulut). Sebab yang berhubungan dengan sungai jembatan itu, dari penyampaian mereka adalah kewenangan balai. Kami hanya diminta untuk memasukan data,” beber Jacomina.
Ditambahkannya, penganggaran untuk pembangunan sudah ada dan 5 Kabupaten dan Kota, mendapatkan jatah program tersebut dari Kementerian PUPR.
“Kalau tidak salah anggarannya itu sudah ada. Bahkan, ada 5 Kab/Kota di Sulut yang mendapat jatah dari Kementrian PUPR, termasuk beberapa pekerjan di kabupaten bolmut,” jelasnya.
Selanjutnya kata Jacomina, dari hasil pertemuan bersama pihak balai, jarak jalan untuk pelaksanaan program ini mulai dari jembatan Kaiya (Bolmong) sampai di Atingola (Bolmut).
“Artinya di bolmut ada beberapa pembangunan, tapi datanya ada sama meraka,” terang Jacomina.
Kepala Seksi SDA Dinas PUPR Bolmut, Deson Patra mengatakan bahwa, pembangunannya bisa dengan pengecualian mempunyai database.
“Apabila kita punya database jelas soal tata letak lokasi pembangunan bisa saja kita usulkan ke balai. Sehingga bisa dikucurkan anggaran untuk pembangunan. Terlebih ada topangan dari pihak DPRD Bolmut. Saya yakin ini bisa dilaksanakan,” tandasnya. (advertorial)
