KOTAMOBAGU, kroniktoday.com – Soal Penanganan Covid-19 di Kota Kotamobagu, Wali Kota Tatong Bara, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) menghitung dengan cermat komponen penghasilan ASN yang ada, terutama insentif tenaga kesehatan yang penganggaran tahun sebelumnya dibiayai oleh APBN, namun tahun ini harus ditangulangi oleh APBD.
“Selain itu ada jasa medis, insentif BPJS dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ini harus dikaji kembali dan menjadi perhatian bersama,” Kata Wali Kota saat melakukan kunjungan ke Dinkes, Selasa (24/8/2021) pagi tadi.
Tak hanya itu, Wali Kota juga melirik soal vaksinasi anak usia 12 – 17 tahun. Di mana Ia meminta Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Capil dan pemerintah desa/kelurahan untuk mensingkronasikan Pendataan.
“Pandataan terhadap anak-anak yang akan divaksin harus dilakukan terlebih dahulu, dicek di desa kelurahan jumlah anak usia 12-17 tahun dan setelah datanya lengkap, kemudian dilaksanakan vaksinasi agar bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr Tanty Korompot menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja ibu wali kota ke Dinas Kesehatan.
“Banyak sekali saran dan masukkan yang disampaikan Ibu Wali Kota terutama terkait peningkatan kinerja dinas dalam pencapaian target dan indikator. Tadi terdapat beberapa poin arahan yang disampaikan ibu wali, salah satunya terkait pengadaan obat-obatan yang harus diintegerasikan di UPTD Farmasi,” ucapnya.
Diriny juga berjanji akan segera segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bagian Hukum untuk menindaklanjuti arahan ini.
“Selain itu tadi dibahas pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 – 17 tahun, penanganan stunting yang membutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah terkait, hingga insentif tenaga kesehatan dan dana kapitasi. Ini semua menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan ke depannya,” pungkasnya. (tox)
