Selain itu, Mendagri menjelaskan Mandat UU Ciptaker UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
“UU Ciptaker UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, memiliki turunan PP No. 43 Tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau Hak atas tanah terkait dengan batas daerah pada pasal 5 ayat (1),(5) dan (6) yang menyatakan bahwa batas daerah ditetapkan oleh mendagri menjadi acuan, mengamanatkan kepada mendagri untuk menyelesaikan batas daerah bersama pemda selama lima bulan sejak berlakunya PP No. 43 tahun 2021 dan apabila selama 5 bulan belum ada kesepakatan antar pemerintah daerah yang berbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt mengatakan, Mendagri memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama 1 bulan.
“Mendagri memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama 1 bulan serta Mendagri juga berpesan agar setiap kepala daerah untuk bisa menyiapkan Tim agar bisa membantu dalam menuntaskan problem-problem yang terjadi selama dialog dan saat turun lapangan nanti sehubungan dengan batas wilayah,” ujarnya.
