Soal perubahan jumlah penerima, kata Noval, itu merupakan hasil verifikasi dari pemerintah pusat.
“Jumlah bantuan setiap bulannya Rp 200 ribu dan itu digunakan untuk membeli sembako,” ucapnya.
Lanjutnya, yang menjadi PR bersama adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Yang menjadi masalah saat ini, terletak di DTKS, sudah berapa kali diusulkan perubahan, namun datanya hingga saat ini belum ada perubahan,” pungkasnya. (tox)
