“Latar belakang kehadiran kebijakan SDGs desa, sesuai arahan presiden Joko Widodo pada 22 oktober 2019 yakni dana desa harus dirasakan seluruh warga desa terutama golongan terbawah dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus,” jelasnya.
Amri juga memaparkan, dasar hukum pendataan SDGs desa.
“Dasar hukum pendataan berbasis SDGs merujuk pada Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun, Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021, Permendes No 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan surat Dirjen PDP daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pemutahiran IDM berbasis desa,” tutupnya.
Diketahui, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
Peserta Bimtek seluruh perangkat desa tolotoyon, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. (Adi)
