KRONIKTODAY.COM- Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar workshop penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Sabtu, (23/08/2025) di Aston Hotel Gorontalo.
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Sirajudin Lasena dan diikuti oleh para Kepala Puskesmas, jajaran manajemen RSUD, serta pejabat terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, kesiapan, serta penyusunan dokumen pendukung dalam rangka implementasi BLUD di fasilitas kesehatan daerah.
Dalam sambutanya Bupati menegaskan bahwa penerapan PPK-BLUD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat,” tutur Bupati.
Bupati mengatakan, melalui BLUD, puskesmas dan rumah sakit memiliki ruang lebih luas untuk mengelola keuangannya secara mandiri, responsif, dan inovatif, tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas.
“Pada akhirnya, tujuan kita adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati memberikan apresiasi atas komitmen seluruh jajaran kesehatan yang telah mempersiapkan dokumen BLUD secara bertahap.
Ia berharap workshop ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman regulasi, menyamakan persepsi, sekaligus menghasilkan dokumen yang sesuai ketentuan perundangan.
Sementara itu, Kepala Dinkes Bolmut Ali Dumbela menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di Bolmut, khususnya melalui penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Dengan status BLUD, Puskesmas dan Faskes lainnya memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan sumber daya. Namun, itu semua harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik,” terang Ali Dumbela.
Selanjutnya kegiatan workshop dilanjutkan dengan pemaparan dokumen BLUD dari masing-masing Puskesmas dan RSUD yang nantinya akan menjadi dasar evaluasi serta penilaian implementasi BLUD di tahun mendatang.
