Pun DPR telah menyetujui RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. RUU ini akan memberi jaminan perlindungan dan pengakuan bagi keberadaan masyarakat hukum adat. RUU ini kelak menjadi dasar hukum penyelesaian berbagai persoalan masyarakat hukum adat.
Melalui proses Persoalan yang kerap muncul ialah klaim atas wilayah adat, termasuk hutan adat. Undang-undang mengatur masyarakat adat berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun-temurun berdasarkan undang-undang. Namun, pengakuan atas keberadaan satu masyarakat hukum adat melalui proses penetapan terlebih dahulu oleh satu panitia yang dibentuk pemerintah. Itu artinya tidak boleh asal klaim terhadap wilayah adat, termasuk hutan adat, melainkan harus berdasarkan undang-undang. Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan atau YPPMMA- KT, Simpun Sampurna, mengatakan penetapan dan pengakuan, baik melalui peraturan daerah maupun surat keputusan bupati setempat, penting bagi masyarakat hukum adat.
Penetapan hutan adat melalui sejumlah proses, di antaranya identifikasi, verifikasi, dan validasi kemudian dapat direkomendasikan untuk diumumkan kepada masyarakat bahwa layak ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. “Jika tidak ada sanggahan atau hasil kerja panitia ada kendala maka dikembalikan ke masyakarat hukum adat untuk melengkapi,” kata Simpun kepada Media Indonesia, Selasa (15/9). Namun, lanjut Simpun, bila hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi tidak memadai atau tidak bisa digunakan, tentunya akan diumumkan oleh panitia. Oleh karena itu, legal formal pengakuan harus melalui pemda setempat, baik kabupaten/kota maupun provinsi. “Rekomendasi kepada bupati/wali kota atau gubernur, itu untuk proses penetapan masyarakat hukum adat,” ungkap Simpun yang juga anggota Panitia Penilai Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Tengah.
Bagaimana bila satu wilayah sudah diputuskan berdasarkan peraturan sebagai lokasi usaha sejak lama, apakah bisa serta-merta dijadikan wilayah adat atau hutan adat? Menurut Simpun, tidak mungkin. “Tidak bisa peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan untuk dua poin berbeda,” tegasnya. Senada dengan Simpun, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan penetapan hutan adat memang memerlukan mekanisme legal formal. “Hutan adat memang memerlukan legal formal, pengakuan hukum negara. Namun, kita jangan melihat situasi dan kondisi hanya objek dan subjek hutan adat dari sisi formal. Jika memang terdapat praktik-praktik tradisional dan turun-temurun di sana, itu merupakan satu kesatuan,” kata Alue Dohong saat berkunjung ke Lamandau, Kalimantan Tengah, pekan lalu. (*)
Sumber: mediaindonesia.com
