BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menyoroti penyaluran TPP guru non sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Pasalnya, lembaga penyerap aspirasi rakyat ini mendapati laporan bahwa, hak para guru belum terpenuhi secara menyeluruh, khususnya menyangkut tunjangan non sertifikasi.
“TPP guru non sertifikasi itu kurang lebih Rp250.000. Iitu pun masih dikenakan pajak. Miris, penyalurannya salalu terlambat dan tidak pernah full dalam setahun,” kata Budi Setiawan Kohongia SPd, anggota DPRD Bolmong Utara, Selasa (15/12/2020).
Dia menyampaikan, pada saat peringatan HUT PGRI bulan kemarin, sebagaimana sambutan Menteri Pendidikan yang disampaikan juga oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh, dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah sangat mengapresisasi kerja-kerja guru yang walau pun dalam masa pandemi covid-19 tetap berusaha mencari solusi dalam melaksanakan jalannya pendidikan.
