BOLSEL, Kroniktoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna bertempat di Aula Kantor DPRD, kawasan Perkantoran Panango Bolsel pada Jumat (10/9/2021).
Paripurna tersebut dalam rangka penatapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Rancangan Peraturan Bupati (Ranperdup) tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2021, Penutupan masa sidang tahun 2021 dan pembukaan masa sidang tahun 2022.
Selain itu pembahasan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2022, serta penyampaian nota keuangan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda Penjabaran APBD tahun anggaran 2022.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel Arfin Olii, didampingi Wakil Ketua Salman Mokoagow dan Wakil Ketua Hartina S Badu. Turut hadir Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru Spt dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid dan 14 anggota DPRD.
Diawali penyampaian hasil pembahasan Tim Badan anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan Zulkarnain Kamaru SAg.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerjasamanya.
“Saya atas nama pemerintah kabupaten Bolsel, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerjasamanya dalam melaksankan pembangunan di daerah. Semoga ini akan membuahkan hasil yang baik,” ucap Bupati.
Selain itu Bupati menyebutkan bahwa, struktur APBD tahun anggaran 2021 jika di bandingkan dengan struktur APBD pada saat penyampain nota keuangan, tidak ada perubahan signifikan.
“Ini tidak ada perubahan yang signifikan karena rasionalisasi anggaran sudah dilakukan sebelumnya namun tidak mengabaikan program kegiatan yang menjadi prioritas,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan rancangan APBD tahun anggaran 2022.
Pertama, pemenuhan persentase mandatory spending bidang pendidikan, kesehatan, anggaran dana desa, infrastruktur dan pengawasan. Kedua, penyediaan anggaran jaminan kesehatan masyarakat tahun 2022 untuk memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) minimal 96 persen dari jumlah penduduk.
Ketiga, penyediaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan. Keempat, penyediaan anggaran untuk penurunan angka stunting. Kelima, pemberian bantuan dan asuransi untuk petani dan nelayan
“Untuk mewujudkan ini agar dapat tercapai, harus ada kerjasama dari berbagai pihak. Jangan hanya sekadar melihat jumlah anggaran yang terserap, akan tetapi sejauh mana pelakasanaan program kegiatan yang sudah tertata dan rasional dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Turut hadir Sekda Marzanzius A Ohy SSTP MA, para Asisten Sekda, Pimpinan PD, Camat dan Sangadi serta ASN Pemkab Bolsel. (Advertorial)
