Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan AS memasukkan Xiaomi dan sembilan perusahaan asal China lainnya ke dalam daftar “perusahaan militer Komunis China.”
Akhir Januari, Xiaomi langsung menggugat Kementerian Pertahanan AS. Xiaomi menganggap keputusan itu melanggar hukum. Mereka juga menepis dugaan bahwa Xiaomi berada di bawah kendali militer China.
Xiaomi juga menegaskan bahwa 75 persen saham dipegang oleh pendiri perusahaan, Lin Bin dan Lei Jun, tanpa kepemilikan atau kendali dari individu/entitas yang berafiliasi dengan militer.
“Perusahaan tidak dikendalikan oleh tentara Pembebasan Rakyat,” demikian pernyataan Xiaomi sebagaimana dikutip Reuters.
Selama ini, perusahaan-perusahaan telekomunikasi China memang selalu berada di pusaran persaingan dengan AS. Washington juga pernah mengklaim Huawei memiliki hubungan dekat dengan militer China.
AS bahkan menuding China dapat menggunakan teknologi-teknologi produksi Huawei untuk spionase. Namun, Huawei membantah tudingan tersebut. (cnn)
Sumber: cnnindonesia.com
