Kroniktoday.com – Welty Komaling, Ketua DPRD Bolang Mongondow yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan, adalah sosok politisi petarung. Dia meniti karir politik di PDIP dimulai dari bawah.
Kiprahnya dari anak ranting, ranting, Sekertaris PAC kemudian menjadi Ketua Pengurus anak cabang (PAC). Pengabdianya di PDIP sudah 25 tahun dan tetap konsisten hingga saat ini.
Welkom sapaan akrabnya, pernah menjadi Sekertaris DPC dan saat ini menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Bolmong.
Selain sebagai berkarir di pengurus partai PDIP, Welty adalah aktivis mahasiswa dan juga banyak bekecimpung pada organisasi kepemudaan dan sosial. Bahkan, saat ini dirinya dipercayakan sebagai Ketua PMI Bolmong, Ketua Kwarcab Bolmong, Ketua Forki Bolmong dan jabatan organisasi lainya.
Organisasi gereja, dirinya sebagai Penatua sekaligus Ketua Kompelsus Pria Kuam Bapak GMIBM. Kemudian menjadi anggota DPRD Bolmong dan karir legislatifnya telah lengkap dengan menjadi Ketua DPRD Bolmong 2 periode.
Welty adalah sosok pemimpin yang tegas dan tidak kenal kompromi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan, dia rela turun disetiap sudut daerah untuk menemui dan menyapa warga.
Pada 2017 lalu, Welty sebagai Ketua DPRD Bolmong, menolak menandatangani APBD tahun 2018. Alasan dirinya tidak mau menandatangani dokumen APBD saat itu dikarenakan dirinya tidak terlibat dalam melakukan pembahasan. Sikap WK ini adalah bentuk eksistensinya terhadap prinsip perjuangan. Pada momentum inilah publik memahami dan mengetahui bahwa seorang WK adalah petarung sejati.
Tahun 2021 ini, pada periode kedua dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Bolmong, muncul lagi kisruh terkait dengan pelaksanaan reses yang masih tertunda. Bahkan, 5 fraksi telah melayangkan mosi tidak percaya hingga bergulir isu tentang pergantian Ketua DPRD Bolmong.
Namun, Welty tak bergeming dan hanya menanggapi dengan santai apa yang terjadi di internal DPRD Bolmong. Baginya, kritikan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses demokrasi dan politik. Apa yang terjadi adalah hal yang sangat wajar dalam lembaga politik DPRD. Jika tidak ada dinamika, bukan lembaga politik namanya.
