Kroniktoday.com – Kisruh di Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, terkait keinginan 22 anggota Dewan yang tergabung dalam 5 fraksi untuk melaksanakan agenda reses dan belum terwujud, makin meluas dan mendapat tanggapan beragam dari kalangan masyarakat. Tak terkecuali pengurus DPC PDI Perjuangan Bolmong.
Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPC PDI Perjuangan Jusuf Mooduto, yang juga Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) organisasi sayap partai, ikut memberikan komentar atas sikap 5 Fraksi di DPRD Bolmong, yang terdiri dari Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Pembangunan Demokrat. Mereka menyatakan sikap terhadap keputusan Ketua DPRD Bolmong yang masih menunda pelaksanaan reses karena adanya beberapa kendala.
“Sikap 5 fraksi DPRD bolmong sangat tidak logis dan bertentangan dengan mekanisme dewan, bahkan menyalahi tatib dewan. Undang-undang jelas mengatur pimpinan dewan terdiri dari ketua dan wakil ketua,” kata Jusuf, Kamis (18/3/2021).
Terkait dengan bergulirnya wacana pergantian Ketua DPRD Bolmong yang saat ini dijabat oleh Welty Komaling, Bendahara DPC PDI Perjuangan, Jusuf Mooduto menegaskan bahwa anggota Dewan Bolmong dari partai lain, tidak berhak mengurusi hal itu karena kursi Ketua DPRD Bolmong adalah milik PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang pemilu.
“Pilihan siapa pun yang duduk menjadi Ketua DPRD Bolmong adalah kewenangan Partai PDI Perjuangan. Sebaiknya setiap anggota DPRD dan atau fraksi, belajar dan mendalami undang-undang tentang partai politik dan undang-undang MD3,” kata Jusuf.
