Meski demikian kata Welty, ia menyampaikan masukan kalau bisa hari Jumat pekan ini, mereka melaksanakan Banmus, nanti kata dia, ia akan delegasikan untuk siapa pimpinan Banmus.
“Karna Banmus itu nda bisa diambil alih. Kalau saya tidak ada, saya bisa delegasikan ke wakil ketua, itu pun wakil ketua belum bersedia,” katanya.
Welty berkata, semua anggota DPRD punya hak melakukan reses, tapi pertanyaannya, apakah siap menerima reses tanpa anggaran. Sementara biaya reses ini lumayan banyak.
“Saya tanya ke Sekwan, katanya akan diproses. Saya sampaikan proses saja dulu kalau sudah ada anggaranya baru kita agendakan, sampai hari ini belum cair anggarannya. Untuk 1 anggota DPRD diperkirakan bisa sampai Rp30 juta biaya reses. Kemudian ini dikalikan jumlah anggota DPRD, berapa banyak anggaran yang harus disiapkan. Sekali melaksanakan reses harus disiapkan anggaran sampai Rp800 juta,” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, reses itu diatur. Ada masa sidang pertama, masa sidang kedua, dan masa sidang ketiga.
“Nah hasil reses itu nanti kita jadikan buah-buah pikiraan. Tidak reses pun tidak masalah, karena anggota DPRD itu punya pokok-pokok pikiran, reses itu teknis. Boleh mengumpulkan orang, boleh juga pokir-pokir itu ditemui saat bertemu dengan masyarakat, atau adanya laporan masyarakat,” katanya.
Terkait kesengajaan untuk membenturkan pihak eksekutif dan legislatif ia menekankan tidak demikian.
“Manamungkin saya pimpinan lembaga kemudian membenturkan anggota. Intinya, reses tetap kita laksanakan, tapi kita menunggu anggaran, apalagi sudah menyesuaikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah,” tutupnya.
Seperti diketahui, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Pembangunan Demokrat, menyatakan sikap terhadap keputusan pimpinan DPRD Bolmong tentang belum dilaksanakan agenda reses DPRD pada masa sidang pertama. (*)
