BOLMUT, Kroniktoday.com – Skandal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Meidi Pontoh, yang maju menjadi caleg terpilih dari PDI Perjuangan di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan terpilih pada Februari 2024 hingga dilantik sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara pada,17 September 2024 mengguncang dunia politik lokal. Kasus ini lebih dari sekadar persoalan administratif; ia menyoroti ketidakberesan dalam sistem pendidikan dan birokrasi yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi demi memuluskan karir politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Awalnya, ijazah Paket C yang digunakan Pontoh saat mencalonkan diri menjadi sorotan karena adanya perbedaan mencolok dibandingkan ijazah lainnya dari tahun yang sama. Proses verifikasi yang seharusnya ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru meloloskan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Apakah ada yang terlupakan atau ada kepentingan tertentu yang menyebabkan dokumen yang mencurigakan tersebut lolos begitu saja?
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bolmut, Erikson Tegila, menyebutkan adanya ketidaksesuaian pada tanda tangan di ijazah tersebut, sementara pihak Dinas Pendidikan setempat mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen tersebut. Hal ini menambah kecurigaan mengenai proses administrasi yang tidak transparan. Bahkan, tempat ujian yang tercatat di ijazah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bintang Timur, kini sudah tidak aktif lagi. Namun, Meidi Pontoh tetap bersikukuh bahwa ijazahnya sah, menyebutkan bahwa pihak yayasan yang mengeluarkan ijazah tersebut masih hidup.
Konfirmasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Bolmut semakin mengarah pada dugaan ijazah palsu. Kepala Dinas Pendidikan Bolmut, Fadli T. Usup, mengungkapkan adanya kejanggalan pada cap ijazah tersebut, yang pada masa itu menggunakan bantalan, sebuah ciri yang tidak sesuai dengan standar dokumen resmi lainnya. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada manipulasi di balik proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Apalagi Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow Utara pada 30 April 2024 telah mengirimkan surat secara resmi dengan nomor 420/1306/DIKBUD/BMU/IV/2024 kepada Ketua DPW Sulawesi Utara Gabungan Lembaga Anti Korupsi, Rheinal Mokodompis perihal klarifikasi ijazah paket C An. Sdra. Meidi Pontoh.
Dalam surat berlogo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 4 poin menindaklanjuti permintaan klarifikasi serta informasi dari DPW Sulawesi Utara Gabungan Lembaga Anti Korupsi nomor : 005/DPW-GALAKSI/IV/2024.
Namun, polemik ini bukan hanya masalah keabsahan ijazah. Ini adalah cermin dari isu yang lebih besar: korupsi dalam sistem pendidikan. Apakah kita akan membiarkan sektor yang seharusnya menjadi pilar moral bangsa ini terus dipengaruhi oleh praktik manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan? Skandal ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pendidikan kita terhadap penyalahgunaan dan penipuan, yang berdampak langsung pada generasi mendatang.
Kasus ini juga membuka mata kita, apakah ada kelambanan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini. Meskipun sudah cukup bukti yang mendukung, termasuk temuan tanda tangan yang diragukan dan pernyataan dari pihak Dinas Pendidikan, penyidikan masih belum mencapai titik terang. Kejaksaan Negeri Bolmut sempat memutuskan bahwa kasus ini kadaluarsa dalam proses pidana pemilu, sehingga dilaporkan kembali melalui jalur pidana umum. Muncul pertanyaan, bagaimana komitmen aparat untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan adil. Apalagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas dalam beberapa pernyataanya akan memberantas korupsi sebagaimana dalam program asta cita.
Dalam masyarakat yang semakin kritis, perhatian publik terhadap kasus ini terus meningkat. Masyarakat ingin melihat kejelasan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Jangan sampai, kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi tergerus hanya karena ketidakberesan yang melibatkan dokumen-dokumen penting yang seharusnya terjaga keasliannya. Jika dibiarkan, skandal ini bukan hanya merusak integritas politisi, tetapi juga mempengaruhi reputasi sektor pendidikan yang selama ini menjadi harapan untuk masa depan bagi anak-anak untuk membangun bangsa dan negara.
Sebagai masyarakat, kita harus mengingat bahwa ini bukan sekadar soal satu caleg atau soal sudah dilantik menjadi anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara dan tentang ijazah palsu. Ini adalah isu yang lebih besar—tentang ketidakadilan dalam sistem yang mestinya mengutamakan kejujuran, ketelusan, dan keadilan. Kita harus terus mendesak perubahan nyata dalam sistem pendidikan dan penegakan hukum, agar generasi masa depan tidak terbebani oleh warisan buruk yang ditinggalkan oleh oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan bersama dengan mengabaikan proses dalam dunia pendidikan.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat sudah berproses beberapa bulan terakhir di tahun 2024. Upaya konfirmasi kepada semua pihak terkait dengan pemberitaan ini, akan dilakukan pada tulisan edisi selanjutnya untuk kepentingan pemberitaan yang berkelanjutan.
Sumber tulisan ini, dilansir dari berbagai media https://www.bumantara.net/2024/04/ketika-politik-dan-pendidikan-bertaut-dalam-skandal-meidi-pontoh/
Catatan Redaksi
