“Jadi ada pihak yang menanggulangi pembebasan lahan itu. Ada yang tanggung pembelian lahan. Lalu masyarakat kemudian mencicil untuk mendapat lahan tersebut,” jelasnya lagi.
Selain itu, adanya partisipasi darul sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfasilitasi pembuatan side plant untuk mengatur secara teknis penempatan warga pada lahan tersebut. Termasuk memfasilitas hunian bagi kalangan disabilitas.
“Ada partisipasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk kepentingan legalitas kepemilihan lahan secara hukum dalam bentuk sertiifkasi lahan secara gratis. Intinya terjadi kolaboratif dan melibatkan pemerintah kelurahan,” paparnya.
Selanjutnya partisipasi dari salah seorang pegawai kelurahan setempat. Sebagai pemilik lahan. Lalu menjualnya kepada warga. Namun biaya atas pembelian lahan yang diterimanya digunakan kembali untuk membangun masjid.
Pihaknya juga memasukkan terkait sensitif respon Pemkot Palu dalam penanganan wabah Covid-19. Ibnu Mundzir menambahkan, setiap tahapan dokumen perencanaan dan inovasi tersebut akan dinilai dengan persentase poin berbeda. Misalnya, aspek perencanaan pembangunan dengan nilai 30persen. Yang didalamnya capaian tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Lalu kualitas dokumen dengan sebesar 20persen. Ini seputar keterkaitan, konsistensi dan kelengkapan. Selanjutnya aspek penyusunan dokumen sebanyak 30persen. Mulai dari button up, top down, teknokratik, politik.
“Yang inovasi ini dihitung dengan poin 20 persen. Lumayan. Yakni sekaitan input, proses, output dan outcomenya. Apa manfaat, solusi dan kebaruan yang dihasilkan dari inovasi tersebut,” terangnya.
Jika tahapan penilaian itu selesai. Mal selanjutnya tinggal menunggu pengumuman 10 besar. Yang rencana akan diumumkan dalam Musrenbang Nasional tahun ini.
“Jadi, kalau kita lolos ke 10 besar kita akan dikunjungi. Untuk melihat semua apa yang sudah diserahkan. Penilaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Sebab, hal yang baru dari tahun ini penilaiannya memakai digital evaluasi sistem,” tandas Ibnu Mundzir. (dkp)
