KRONIKTODAY.COM – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi SE, telah mengambil langkah berani dengan menolak rencana pengadaan kendaraan dinas bagi dirinya sendiri. Keputusan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta SH MH, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Penolakan tersebut adalah bagian dari upaya Pemkab Bolmong untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran, yang lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Menurut Abdullah, Bupati Yusra menegaskan bahwa fokus anggaran saat ini harus diprioritaskan pada program-program yang langsung bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, pengadaan kendaraan dinas untuk bupati dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Bupati berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang lebih prioritas bagi masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Abdullah.
Tak hanya pengadaan kendaraan dinas untuk bupati yang dibatalkan, langkah efisiensi ini juga berlaku untuk sejumlah pejabat tinggi di Bolmong. Kendaraan dinas untuk asisten, kepala BAPPEDA, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sekretaris DPRD, dan sejumlah kabag di sekretariat dewan juga dihilangkan.
Namun, pengadaan kendaraan dinas untuk Wakil Bupati tetap dilakukan, mengingat kendaraan yang ada sebelumnya telah digunakan oleh mantan Wakil Bupati Yanny Tuuk. Begitu juga dengan pimpinan dewan yang tetap memperoleh kendaraan dinas baru.
Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Menurut legislator Bolmong, Supandri Damogalad SIP, langkah Bupati Yusra menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola anggaran secara efektif, tanpa membebani keuangan daerah.
“Upaya ini patut diapresiasi karena fokus pada efisiensi anggaran, yang artinya tidak ada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu,” ujar Supandri.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Bolmong berharap dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih optimal. (lix)
