KRONIKTODAY.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggarisbawahi pentingnya peran media dalam mendukung pemerintahan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang (Robby-Vanda) dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi terbatas bersama pegiat antikorupsi di Warong Kopi Rumah Tua, Tondano, pada Rabu (12/03/2025).
Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, yang akrab disapa Maemossa, dengan tegas menyampaikan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pemerintah Minahasa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Bantu pemerintah Minahasa. Bantu Pak Robby dan Vanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya yakin pemerintahan mereka tidak akan korupsi,” ujarnya.
Semangat membangun Minahasa yang bebas dari korupsi disambut positif oleh masyarakat, yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Loupatty juga menambahkan bahwa komitmen antikorupsi yang ditawarkan oleh Robby-Vanda memberikan angin segar bagi warga Minahasa.
Rolly Wenas, Ketua Harian DPP Inakor, turut menekankan pentingnya pers dalam mengawasi dan mengawal kebijakan antikorupsi di Minahasa. Ia mengingatkan bahwa media adalah pilar keempat demokrasi yang harus tetap kritis dan berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Wartawan harus tetap kritis dan menjadi pengawas kebijakan pemerintah,” tegas Wenas.
Diskusi ini juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi. Kebijakan restrukturisasi pejabat di Pemprov Sulut mendapat apresiasi karena dianggap sebagai langkah progresif menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Rakyat muak dengan korupsi yang terjadi selama ini. Jadi ketika Pak Gubernur YSK menyatakan kepemimpinannya anti korupsi, spontan hal itu mendapat dukungan luas dari masyarakat,” kata Loupatty.
Jamel Lahengko, Ketua Lakri Minahasa, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
“Korupsi tidak bisa dilawan hanya oleh satu pihak. Kita butuh sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan antikorupsi benar-benar diterapkan secara konsisten,” ujar Lahengko.
Diskusi ini juga menyoroti peran media sosial sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi. Pegiat media sosial Sulut, Victor Munaiseche dan Will Wetik, mengingatkan bahwa di era digital ini, masyarakat memiliki akses langsung untuk mengawasi kinerja pemerintah. “Media sosial bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi,” ujar Munaiseche.
Dalam penutupan diskusi, Loupatty menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, dan menegaskan bahwa PWI Sulut akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“PWI Sulut akan terus menyampaikan informasi yang objektif dan faktual kepada masyarakat. Semangat antikorupsi harus terus digaungkan agar Sulut menjadi daerah yang maju dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Loupatty.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pers, masyarakat, dan aktivis dalam memerangi korupsi, serta menjadikan Minahasa dan Sulawesi Utara sebagai contoh pemerintahan yang bersih dan transparan. (*/lix)
