“Setelah itu kita bersama-sama bertemu Wapres KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk menyampaikan aspirasi kita agar mencabut moratorium,” tambahnya.
Ia menambahkan, dengan begitu lebih strategis selain masing-masing daerah tetap melakukan diskusi dan upaya lain mendorong pencabutan moratorium di daerahnya.
“Untuk kepulauan buton, kenapa kemudian harus dimekarkan, menurut Nasir sebagai daerah eks kesultanan buton iya, tapi bukan hanya sekedar itu alasannya tetapi pada faktor-faktor sosial budaya, kesenjangan kesejahteraan, politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi,” paparnya.
“Membentuk daerah otonomi baru sudah pasti akan menambah beban biaya untuk daerah, baik untuk Kepala Daerah, DPRD, OPD, belanja daerah, bangun gedung dan infrastruktur lainnya, jadi nantinya harus diawasi,” sambungnya.
“Pemerintah pusat harus lebih selektif memekarkan wilayah, semangatnya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik,” tutup Kordinator Forkom Kepton. (Ndr)
