Tujuan ketiga yakni, menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga pencapaian hasil yang cepat dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan tujuan keempat yaitu meningkatkan kredibilitas pemerintah yang dimaksudkan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan jumlah OPD yang tidak selesai semakin menurun.
Dijelaskan Laode Ahmad Monianse, terselenggaranya good govermence merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan cita – cita berbangsa dan bernegara.
Karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan penerapan system pertanggunggjawaban yang tepat jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari sinyalemen KKN.
Sementara itu, terkait dengan tugas pokok dari bagian administrasi pembangunan masing – masing Kabupaten/kota, Laode Ahmad Monianse mengungkapkan ada beberapa hal yakni menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan serta pembinaan usaha jasa pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Ndr)
