Disisi lain kata Bupati, terkait sertifikasi yang akan diterima oleh para guru bersertifikasi, kriteria penilaiannya hanya diukur berdasarkan jam mengajar, bukan pada kualitas atau output yang dihasilkan. Hal itu dianggap tidak adil bagi guru non sertifikasi.
“Nanti akan kita buatkan peraturannya dimana sertifikasi harus memiliki standar capaian standar kualitas pendidikan. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah sangat besar yaitu kurang lebih Rp15 miliar, tapi output yang dihasilkan tidak tidak berbanding lurus dengan itu. Maka, tanggung jawab sebagai guru harus dijalankan secara maksimal,” pungkas Bupati. (Ren)
