“Sangadi dan seluruh jajaran perangkat desa untuk tidak sekadar paham tentang pengelolaan anggaran desa, tapi harus mampu mengimplementasikan kebijakan anggaran yang bersumber dari dana desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas PMD Ekafrie Van Gobel menyampaikan, asas pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran.
Ekafrie melanjutkan, penatausahaan APBDes dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
“Kaur atau bendahara desa wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta buku pembantu panjar,” jelasnya.
Ia berharap semua peserta bimtek dapat mengikuti dengan baik materi yang disampaikan serta mampu mengaplikasikan pada setiap desa masing-masing ketika selesai mengikuti kegiatan itu.
Sementara, Instruktur Rosariah Masuara ST yang juga Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) memaparkan, pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa. (adi)
