KRONIKTODAY.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut) kembali dihadapkan pada badai polemik yang kian memanas. Kali ini, keputusan kontroversial terkait pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Adrianus R. Pusungunaung menjadi pemantik kegaduhan di tubuh organisasi tersebut.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengurus harian PWI Sulut yang dipimpin oleh Voucke Lontaan dan Merson Simbolon, Senin, 3 Maret 2025. Namun, Adrianus yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PWI Sulut Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, justru merespons pencabutan KTA itu dengan nada tajam dan penuh sindiran.
“Lucu juga, orangnya sudah mundur tapi masih diurus pencabutan KTA-nya. Mau mereka panggil lagi, mana saya mau,” sindir Adrianus saat diwawancarai, Kamis (20/3/2025) pagi.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak lebih dari tindakan absolut tanpa dasar yang dilakukan oleh pihak yang sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak mengakui kepengurusan PWI di bawah Hendry Ch. Bangun, yang menurutnya telah diberhentikan secara penuh.
“Saya sudah menyatakan tidak mengakui kepengurusan PWI di bawah Hendry Ch. Bangun. Saat ini, saya mendukung Plt Ketua PWI Sulut yang sah, saudara Vanny Loupatty, yang juga secara sah mendukung Ketum PWI, Zulmansyah Sekedang,” tegas Adrianus.
SK PWI Pusat Jadi Dasar Hukum
Adrianus pun menyoroti bahwa Voucke Lontaan dan Merson Simbolon sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam kepengurusan PWI Sulut. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) PWI Pusat Nomor 134-PGS/A/PP-PWI/II/2025, yang secara tegas membekukan kepemimpinan Voucke dan Merson, serta menunjuk Vanny Loupatty sebagai Plt Ketua PWI Sulut dan Ardison Kalumata sebagai Plt Sekretaris.
Dengan dasar hukum yang kuat, Adrianus mempertanyakan logika di balik keputusan pencabutan KTA tersebut.
“Sebagai masyarakat yang sadar hukum dan taat berorganisasi, masa saya harus mendukung orang-orang yang sudah dipecat? Pakai akal sehat biar hidup kita berlaku sehat,” tegasnya.
Siap Pasang Badan untuk Marwah PWI
Lebih lanjut, Adrianus menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga marwah organisasi dan menjaga independensi serta integritas PWI Sulut. Sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, ia berjanji akan mengawal setiap dinamika organisasi dengan tegas dan tanpa kompromi.
“Saya akan terus mengawal dan siap pasang badan menjaga marwah organisasi PWI di Sulut. Termasuk mengamankan visi-misi PWI di bawah kepemimpinan Ketum PWI Zulmansyah Sekedang dan Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty alias Maemosa,” ujarnya dengan penuh ketegasan.
Fokus Program, Bukan Kisruh Internal
Di tengah polemik yang terjadi, Adrianus mengingatkan bahwa PWI Sulut seharusnya lebih fokus pada program kerja nyata daripada larut dalam perdebatan internal yang justru menghambat kemajuan organisasi.
“Soal KTA tidak perlu diributkan. Saat ini, PWI Sulut sedang fokus menjalankan sejumlah program penting. Mari kita dukung. Saya yakin di bawah kepemimpinan Maemosa dan Ardison, PWI Sulut akan menjadi lebih baik karena dipimpin oleh orang-orang yang benar,” pungkasnya.
Polemik yang terjadi di tubuh PWI Sulut ini tampaknya masih akan berlanjut. Namun, satu hal yang jelas—bagi Adrianus dan pihak yang mendukung kepengurusan PWI yang dianggap sah, keputusan yang bertentangan dengan SK PWI Pusat hanyalah tindakan sia-sia yang tidak memiliki kekuatan hukum. (*/lix)
