Dirinya membeberkan, memang anggaran hutang pagar tidak pernah masuk dipembahasan Banggar DPRD Bolmut, serta tidak diparipurnakan, sehingga bila ada perubahan itu melangar aturan.
“Secara umum ini kelalaian Sekretariat, tapi secara pribadi diakhir Desember 2020 sampai memasuki Januari 2021, saya tidak berada ditempat, waktu itu saya ijin kepada pimpinan daerah, karena sedang mengurus istri saya yang sedang sakit. Setelah saya masuk kantor, sudah ada kepala Bagian Keuangan yang baru, setelah saya akan menandatangani DPA, sudah tertata Anggaran hutang pagar berjumlah Rp 300 juta,” jelasnya.
Musliman menambahkan, pada prinsipnya Ia tidak tahu kalau ada tertata anggaran hutang pagar tersebut.
“Nanti saat mau menandatangani DPA, baru saya mengetahuinya karena waktu itu yang berada di kantor Kabag Keuangan dan teman-teman yang lain, kita tidak tahu idenya dari mana sehingga anggaran tersebut sudah tertata, dan kita tau persis anggaran itu tidak bisa ditata, karena melangar aturan,” ungkapnya yang mengaku kaget tiba-tiba anggaran hutang pagar sudah ada di DPA Setwan.
