KRONIKTODAY.COM – Pernyataan Sekretaris KPU Bolmong, Ratuganesty Mokoginta, yang menyebut bahwa honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah dibayarkan bagi yang telah menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sementara honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih dalam proses, mendapat bantahan dari sumber terpercaya.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Abram (nama samaran), klaim Sekretaris KPU Bolmong tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Pasalnya, seluruh SPJ sudah lama diserahkan, tetapi hingga saat ini honor PPK, PPS, dan sekretariat masih belum sepenuhnya dibayarkan oleh KPU.
“Kami sudah menyelesaikan SPJ dan menyerahkannya tepat waktu. Jika memang pembayaran sudah dilakukan, tunjukkan bukti konkret. Kenyataannya, masih banyak dari kami yang belum menerima honor sama sekali,” tegas Abram kepada media ini, Sabtu (29/03/2025).
Abram menegaskan bahwa PPK dan PPS telah bekerja keras selama delapan bulan untuk menyukseskan Pilkada 2024 di Bolmong. Namun, hingga Maret 2025, honor Januari mereka masih belum cair. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan besar, mengingat KPU Bolmong telah menerima hibah Pilkada sebesar Rp42,6 miliar dan setiap kegiatan yang dilaksanakan dibiayai oleh dana tersebut berdasarkan perencanaan program yang sudah disusun dan anggaran yang tertata.
“Dana hibah Pilkada sangat besar, jadi tidak ada alasan honor kami tertunda. Jika memang SPJ yang jadi alasan, itu sudah selesai. Jadi, transparansi KPU dalam mengelola anggaran ini perlu dipertanyakan,” tambahnya.
Sumber juga mempertanyakan kredibilitas KPU Bolmong dalam mengelola anggaran. Bahkan, ada desakan agar Polres Bolmong segera menyelidiki dugaan penyimpangan dana dalam proses pembayaran honor ini.
Diberitakan sebelumnya, menanggapi keluhan terkait keterlambatan pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Bolaang Mongondow (Bolmong) sebagaimana dalam pemberitaan media ini, Sekretaris KPU Bolmong, Ratuganesty Mokoginta, memberikan klarifikasi bahwa proses pencairan sedang berjalan.
Menurut Ratuganesty, honor PPK dan Sekretariat PPK yang telah melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah dibayarkan. Sementara itu, honor PPS masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum dapat dicairkan.
“PPK dan sekretariat PPK yang sudah memasukkan spj sudah di bayarkan, yang pps dalam proses,” jelas Ratuganesty melalui balasan pesan whatapp.
Ketika ditanyakan kembali apakah pembayaran dapat dituntaskan akhir Maret ini, dia memberikan jawaban singkat.
“Sementara diupayakan,” tandasnya. (lix)
