KRONIKTODAY.COM – Kebijakan mutasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib, kembali menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini, yang menjadi perhatian adalah mutasi terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial AS, yang sebelumnya bertugas sebagai perawat di UPT Puskesmas Bilalang, Kecamatan Kotamobagu Utara. Tanpa alasan yang transparan, AS dipindahkan menjadi staf di Kantor Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kotamobagu Timur.
Mutasi ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor: 800/SETDA-KK/178/IV/2025, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta atas nama Wali Kota pada 8 April 2025. Ironisnya, pemindahan ini dilakukan hanya berselang 20 hari sejak mutasi sebelumnya, saat AS dipindahkan dari Puskesmas Motoboi Besar ke Puskesmas Bilalang.
Kebijakan ini memunculkan tudingan bahwa mutasi tersebut bukanlah bagian dari kebutuhan organisasi atau peningkatan kinerja, melainkan sarat dengan nuansa balas dendam politik pilkada. Indikasinya kata sumber berita ini, suami dari ASN yang dimutasi diketahui bertugas sebagai ajudan salah satu calon Wali Kota pada Pilkada Kotamobagu 2024, Nayodo Koerniawan, SH.
“Kami sangat yakin mutasi ini terkait dengan Pilkada, di mana suami dari ASN tersebut adalah ajudan yang bertugas untuk pengamanan Calon Wali Kota Nayodo Koerniawan, SH. Tindakan ini seolah menunjukkan adanya upaya balas dendam politik dalam kepemimpinan Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib,” ungkap sumber tersebut.
Kritik tajam juga dilontarkan oleh lembaga pengawas kebijakan publik. Firdaus Mokodompit, Ketua DPD Sulut Lembaga Antik Korupsi Indonesia (LAKI), menyebut tindakan ini sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi perawat. Ia menyoroti penghilangan jabatan “Perawat Mahir” dalam surat tugas terbaru, yang menurutnya merupakan pelanggaran terhadap Permen PAN-RB Nomor 35 Tahun 2019.
“Mutasi ASN ini jelas melanggar aturan. Dalam dua kali surat tugas yang diterbitkan, jabatan Perawat Mahir yang melekat pada ASN tersebut dihilangkan tanpa dasar yang jelas. Ini adalah bentuk manipulasi administrasi yang melecehkan profesi perawat,” tegas Firdaus.
Senada dengan itu, Ketua Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T), David Mulur, menyatakan bahwa tindakan semacam ini dapat mengancam kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
“Tindakan ini menjadi preseden buruk yang melukai profesionalisme perawat. Profesi perawat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, karena mereka memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan publik,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu Drs Deevy Ritha Rumondor saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada unsur politik dalam proses mutase yang terjadi.
“Jadi saya mau jelaskan, pegawai punya aplikasi siap ASN. Sebelum saya disini sudah ada. Itu memuat data pokok kepegawaian, data pribadi, data keluarga, pendidikan, jenjang jabatan dan data lainya terkait dengan kepegawaian. Setiap pns diberi akses, ada paswor bisa masuk anytime dia melakukan peremajaan data. Yang bersangkutan juga diberi akses untuk perubahan data mandiri. Admin hanya 1 untuk ribuan pegawai,” jelasnya.
Menurut Deevi Ritha Rumondor, data pns yang ada diaplikasi, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.
“Kalau data itu tidak sesuai, maka pengambilan keptusan juga akan menyesuaikan dengan data yang ada itu. Karena data ini sumber pengambilan keputusan bagi pimpinan kalau ada mutase,” ujarnya.
Dia menambahkan, menyikapi persoalan yang muncul, sebaiknya sama-sama berbenah diri.
“Tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Makanya di setiap instruksi di redaksi terakhir ada kalimat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang terjadi terlambat update data kepegawaian,” ungkap Deevy.
Namun dia menyampaikan pertimbangan normatif pasti ada.
“Makanya kami sedang cek kalau dia jabatan fungsional. Disetiap apel pagi kami selalu mengimbau pns melakukan pemutahiran data. BKPP bisa msuk akses semua akun asn, tapi admin hanya satu sementara asn di kotamobagu ribuan,” tutupnya. (ahr)
