Tak hanya itu, mantan Kapolri ini juga beralasan penyelenggaraan Pilkada 2024 agar tak mengganggu program pemerintah yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, saat ini implementasi program dalam RPJMN terhambat karena pandemi virus Corona.
“Sehingga program-program semula ditarget terhambat. Dari 41 proyek di RPJMN banyak yang terhambat. Salah satunya soal pemindahan ibu kota negara dan lainnya,” kata Tito.
Ia meminta agar Pilkada tetap digelar di 2024 guna memberikan kesempatan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru terpilih kembali di 2019 untuk bekerja maksimal bagi bangsa.
“Berikan kesempatan pada pemerintah yang terpilih di 2019 bekerja maksimal di 2022 dan 2023. Itu waktu yang mungkin bisa dilakukan untuk berprestasi demi bangsa,” kata Tito. (cnn)
Sumber: cnnindonesia.com
