BOLMUT, Kroniktoday.com – Mengawali tahun 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat kerja (Raker) bersama mitra kerja di ruang Komisi II, Rabu (12/01/2022).
Rapat tersebut menghadirkan mitra kerja, seperti Dinas Pertanian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Ekonomi dan SDA, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, Disperindagkop, dan DPMPTSP, yang didampingi Asisten II Sekretariat Daerah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah hal menjadi pembahasan Anggota Komisi II DPRD Bolmut, di antaranya perihal penyaluran bantuan sektor perikanan, bantuan alsintan, pungutan jasa tower telekomunikasi yang belum maksimal, peningkatan pungutan sektor retribusi di pasar rakyat serta belum maksimalnya pelaksanaan pasar murah untuk rakyat.
“Hal-hal tersebut merupakan catatan-catatan yang kami dapat saat melakukan agenda kerja di tahun 2021 lalu,” ucap Mulyadi Pamili ketika memimpin rapat kerja Komisi II bersama mitra kerja.
Mulyadi Pamili juga menyoroti sejumlah hal, seperti belum tersedianya regulasi yang mengatur soal aset daerah, data di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang tidak up to date.
“Sehingga itu hal ini menjadi harapan kami agar di tahun ini (2022) tidak terjadi lagi,” ucap Mulyadi.
Hal senada disampaikan Imran Hulalango. Anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta semua mitra kerja Komisi II profesional dalam mengelola anggaran dan bantuan.
“Ini penting untuk diperhatikan, sebab setahun belakangan banyak laporan yang kami terima dari masyarakat perihal penyaluran bantuan, terutama bantuan sektor pertanian dan peternakan serta perikanan dan kelautan,” katanya.
Selain itu, Anggota Komisi II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP), Sofyan Goma, menimpali agar pemerintah daerah melalui mitra kerja Komisi II agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menyalurkan bantuan.
“Tidak hanya sektor perikanan dan pertanian, akan tetapi bantuan untuk UMKM juga sangat penting untuk diperhatikan,”ujar Sofyan Goma.
Sementara itu, Septian Pakaya mengatakan, rapat kerja tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja mitra kerja Komisi II terkait catatan yang didapat saat melakukan monitoring dan kunjungan kerja Komisi II pada tahun anggaran 2021.
“Sebab selaku wakil rakyat, ada fungsi yang melekat kepada kami yaitu pengawasan,” katanya.
Septian berharap, penyampaian anggota Komisi II dalam rapat kerja itu dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja tahun ini.
“Sebab, legislatif dan eksekutif dalam subtansinya adalah sama-sama pelayan rakyat,” pungkasnya.
Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Setda Bolmut, Jacomia Mamuaya menyambut baik rapat kerja tersebut sebagai langkah perbaikan kinerja mitra kerja Komisi II.
“Banyak hal yang menjadi catatan mereka (Komisi II) kepada kami. Kami sangat merespons hal itu. Saya berharap sinergitas ini terus terjalin dengan baik,” katanya.(Advertorial/Ebi)
