BOLMONG, Kroniktoday.com – Sebuah video berdurasi 10 detik yang memperlihatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, tiba-tiba berdiri dan berusaha menghindar dari kamera, viral di beberapa WhatsApp Group (WAG). Video tersebut memperlihatkan momen menegangkan di mana suara seseorang melarang rekaman itu dan terdapat puluhan orang di salah satu ruangan seperti berada di dalam rumah.
“Doh so datang ba rekam ini,” terdengar suara melarang, diikuti tawa dari oknum perekam yang mengaku tidak merekam.
“Nyandak, nyandak ada rekaman ini,” balasnya sambil tertawa, sementara dalam video itu, Renti dan beberapa orang tampak berusaha menjauh dan merampas handphone oknum yang merekam.
Saat dikonfirmasi, Renti menjelaskan bahwa pertemuan itu bukan terkait tim sukses pemenangan Pilkada, melainkan hanya obrolan santai dia bersama saudaranya terkait bibit tanaman.
“Oh kita kebetulan datang pa kita pe sudara ada bacerita biasa bibit alfokat motanam di belangkang rumah,” ujarnya.
Saat ditanya apakah itu bukan pertemuan timses seperti isu yang berkembang karena video sudah beredar, Renti langsung membantahnya.
“Bukang ada duduk minum kopi kong sangadi pelaki langsung ba vidio, akhirnya orang tua tersingung kasiang utat seharusnya dia jgn bagitu,” jelas Renti.
Meskipun Renti membantah adanya keterlibatan dalam kegiatan politik di Pilkada Bolmong, video ini bakal memicu perdebatan di kalangan masyarakat, apalagi di tengah isu keterlibatan ASN dalam politik praktis dan netralitas menjelang pemilu menjadi perhatian khusus Pj Bupati Bolaang Mongondow dr Jusnan C Mokoginta MARS.
Sebagaimana dilansir dari media totabuan.news, dalam upaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan dengan sukses dan demokratis, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), dr. Jusnan Mokoginta, MARS, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya.
Bupati Jusnan, yang dikenal sebagai sosok pemimpin berintegritas dan berkomitmen tinggi, menyatakan bahwa tidak akan ada kompromi bagi ASN yang mencoba terlibat dalam politik praktis.
“Pilkada harus menjadi pesta demokrasi yang murni dan bersih. Tidak boleh ada ASN yang terlibat dalam politik, apalagi yang mencoba mempengaruhi jalannya pemilihan,” tegas Jusnan dalam pernyataannya yang penuh keyakinan.
Lebih lanjut, dr. Jusnan menekankan bahwa dirinya bersama tim akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap gerak-gerik ASN menjelang Pilkada.
Ia memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang tegas akan diambil jika ada ASN yang melanggar aturan.
“Saya tidak akan ragu untuk memproses hukum setiap ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Netralitas ASN adalah harga mati untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan adil,” tambahnya.
Akan halnya Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit. Dilansir dari media sulawesi.news, dia menegaskan bahwa seluruh ASN, TNI/Polri, Sangadi (Kepala Desa), serta perangkat desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas. Hal ini bertujuan agar tidak ada afiliasi politik yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada.
“Netralitas harus dijaga, tidak boleh ada politik praktis yang mengarah pada keberpihakan atau afiliasi dengan partai politik. Pelanggaran netralitas ini bisa berdampak tidak hanya pada ASN, TNI/Polri, tetapi juga pada Sangadi dan perangkat desa,” ujar Mokodompit saat ditemui pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Mokodompit mengingatkan agar tidak ada keputusan atau tindakan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, baik sebelum maupun setelah pasangan calon kepala daerah ditetapkan dalam Pilkada 2024. Bawaslu juga mendorong ASN, TNI/Polri, dan Sangadi untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan di instansi masing-masing selama proses Pilkada berlangsung. (lix)
