Meski demikian kata Umarudin Amba, BKPP sudah membantu bagaimana agar gaji mereka cepat dibayarkan.
“Hanya memang setahu saya, dengan penerapan sistem baru yakni SIPD, dia sementera digeser-geser dulu itu. Memang SIPD ini secaara nasional. Saya tahu permasalahanya disitu. Tidak semudah kayak dulu baru kita bisa langsung bayarkan semua, tidak bisa. Apalagi ada refocusing juga,” jelasnya.
Menurutnya, penggajian 174 cpns sudah dilaporkan di keuangan sejak 2020 lalu.
“Keuangan oitomatis menganggarkan tahun lalu dan januari mulai dibayarkan. Cuma memang biasayany itu diserahkan ke dinas badan dimana meraka ditempatkan. Keuangan gampang mengatur kalau masalah penggajian,” pungkasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kalau pekerjaan BKPP sudah selesai sampai CPNS 2019 menerima SK.
“Tapi, untuk penggjian selanjutnya sudah urusan BKD, kita koordinasi. Tidak ada masalah di BKPP. Sama seperti tahun 2018 lalu, ada 5 orang cpns di bkpp, yang manggaji mereka bkpp,” bebernya.
Ketika ditanya soal besaran anggaran untuk digunakan pembayaran gaji 174 CPNS tahun 2019 di Bolmong selama 4 bulan, Umarudin mengaku belum mengetahui angka pastinya.
“Banyak juga, karena ini per tahun untuk 174 CPNS. Sekitar puluhan miliar,” tandasnya.
Nah, jika menggunakan simulasi hitungan pembayaran haji per bulan untuk satu orang CPNS sebesar Rp2.000.000, maka yang akan dibayarkan Pemda Bolmong per bulanya sebanyak Rp348.000.000 untuk 174 CPNS.
Akumulasi dalam 4 bulan, dengan hitungan simulasi yang sama juga, yakni Rp348.000.000 x 4 maka, hasilnya sebesar Rp1.392.000.000. Dalam pertahun, yang harus dibayarkan pemda kepada 174 CPNS adalah sebesar Rp16.704.000.000. Itu kalau menggunakan dasar hitungan dengan simulasi setiap satu orang CPNS tahun 2019 menerima gaji pokok Rp2.000.000 per bulan. (ahr)
