Lebih lanjut dia mengatakan, soal anggaran, selama mereka anggarkan, pasti tersedia.
“Apakah kemudian BKPP sudah anggarkan sesuai ketentuan CPNS. Kalau soal anggaran tidak ada masalah, sekarang tergantung SKPD ada usulkan atau tidak,” jelas Rio.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow, Umarudin Amba saat dikonfirmasi menjelaskan,
“Kalau urusan BKPP sudah selesai. Penggajian itu sudah urusan BKD. Baru, sudah urusan dinas, badan, dan kantor dimana mereka ditempatkan. Setahu kaban, penggajian seluruh CPNS 2019 sudah diserahkan ke kantor masing-masing,” ujar Umarudin Amba.
Dia menjelaskan, terkait anggaran gaji untuk 174 CPNS terhitung mulai tahun 2021 ini, sudah dianggarkan sejak tahun 2020.
“Sudah saya laporkan sejak tahun 2020 lalu bahwa ada 174 cpns yang akan masuk. Sehingga sudah dianggarkan tahun itu juga,” katanya.
Umarudin kembali menegaskan, menyangkut penggajian bagi CPNS 2019 sudah dianggarkan. Soal tugas dan tanggungjawab BKPP sampai pada penerbitan Surat keputusan yang ditandatangani Bupati Bolmong.
“Saya sudah buat SK dan sudah ditandatangani oleh Bupati, sampai penggajianya sudah disitu juga. Otomatis semua syarat-syarat dia akan masuk di keuangan. Mulai dari KP4 dan seluruh SK. Soal gaji bukan di kepegawaian lagi, itu urusan BKD,” terangnya.
