Menurut Rahmat, nominal yang akan diterima setiap KPM masih sama seperti tahun lalu, yakni sebesar Rp300 ribu. Untuk mempercepat penyaluran, Rahmat mengatakan pihaknya akan memantau pelaksanaan evaluasi APBDes tiap-tiap desa.
Sebagai landasan evaluasi APBDes, kata Rahmat lagi, mesti berdasarkan Permendes Nomor 7 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 tahun 2021, dan Perpres Nomor 104 tahun 2021, yang mengatur tentang porsi BLT sebesar 40 persen dari anggaran Dana Desa.
“Bagi KPM yang sudah mendapatkan bantuan lain dari dinas terkait tidak lagi mendapatkan BLT Dana Desa ini,” ucapnya sembari menambahkan bahwa para calon penerima ditetapkan berdasarkan musyawarah desa yang melibatkan BPD dan semua lembaga.(ucok)
