Meski mendapatkan WTP, lima kabupaten ini mendapat catatan dari BPK diantaranya, klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak sesuai klasifikasi sebenarnya dan kekurangan volume pada 10 paket pekerja belanja modal JIJ.
“Lanjutnya, pelaksanaan pembayaran jasa kantor tidak sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai kriterianya. Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran belum tertib dan pelaksanaan kontrak jasa kontruksi tidak tertib,” terangnya.
Kemudian, pertanggungjawaban kegiatan reses tidak sesuai ketentuan dan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan, serta pembayaran pengadaan prasarana listrik RSUD tidak sesuai ketentuan dan pengelolaan DAK terlambat dilaporkan.
“Harapannya kami dalam 60 hari mendatang catatan yang diberikan oleh BPK perwakilan Sulawesi Tenggara, segera ditindak lanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah. Ada beberapa tahapan dari pemerintah daerah untuk menindak lanjuti catatan yang di berikan BKP, jika dalam kurung waktu yang telah ditentukan belum direalisasikan, maka akan mendapatkan sanksi,” tegasnya.
