Pada program ini, Hatani melanjutkan, pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolah penggerak.
“Makanya dalam perjanjian kerja sama tersebut ada poin bahwa pemerintah daerah akan memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolah itu. Jadi otomatis sekolah yang menjadi sekolah penggerak tidak akan kekurangan guru,” katanya.
Rante menambahkan, untuk menjadi kepala sekolah di Sekolah Penggerak, harus mengikuti tes secara online.
“Setelah lulus otomatis kepala sekolahnya jadi sekolah penggerak, gurunya pun akan dilatih untuk menjadi guru penggerak. Pemerintah pusat juga akan meluncurkan dana khusus untuk pengembangan sekolah penggerak, selain BOS regular, ada BOS kinerja,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru telah menandatangani nota kesepahaman Program Sekolah Penggerak angkatan III tahun 2022 pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu.(ucok)
