KOTAMOBAGU, Kroniktoday.com – Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, menggelar Pra pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait dengan pesantren dan Madrasah Ibtidaiyah, Selasa (02/5/2023) bertempat di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kotamobagu jalan Paloko Kinalang.
Sebagaimana pantuan media ini, rapat rapat ini dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kotamobagu Anugra Beggie Ch Gobel bersama Anggota DPRD Kotamobagu Dani Mokoginta. Turut hadir pada rapat tersebut pihak ekeskutif yang merupakan mitra kerja DPRD Kotamobagu.
Untuk diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus dibahas karena merupakan proses yang penting dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah.
Ada beberapa alasan mengapa Raperda harus dibahas. Yakni menyangkut partisipasi dan representasi masyarakat. Dalam proses pembahasan Raperda, pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi dan pendapat berbagai pihak yang terkait. Ini termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, diharapkan kepentingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dalam penyusunan Raperda.
Selanjutnya pembahasan dapat meningkatkan kualitas kebijakan. Dimana Proses pembahasan Raperda memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Dalam diskusi dan perdebatan, para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, mengajukan argumen, dan memberikan saran yang dapat meningkatkan kualitas Raperda. Berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif.
Kemudian untuk mencapai konsensus. Pembahasan Raperda memungkinkan tercapainya kesepakatan atau konsensus di antara para pemangku kepentingan. Melalui diskusi dan negosiasi, perbedaan pendapat dan konflik dapat diatasi. Dengan demikian, Raperda yang dihasilkan lebih mungkin diterima oleh berbagai pihak yang terlibat.
Selain itu mewujudkan prinsip demokrasi. Pembahasan Raperda merupakan implementasi prinsip demokrasi yang memungkinkan partisipasi publik dan pemilihan wakil rakyat dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam konteks ini, pembahasan Raperda adalah forum di mana wakil rakyat dapat mewakili dan mengartikulasikan kepentingan konstituen mereka dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masyarakat.
Mencegah kebijakan yang kurang baik. Pembahasan Raperda merupakan mekanisme pengawasan dan pengecekan atas kebijakan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dalam proses pembahasan ini, aspek-aspek kebijakan yang kurang baik atau potensial menimbulkan dampak negatif dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum menjadi undang-undang daerah. Ini membantu mencegah adanya kebijakan yang buruk atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dalam rangka mencapai kebijakan yang lebih baik, proses pembahasan Raperda juga harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dukungan yang luas serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Advertorial)
