“Dokumen yang bertujuan memberikan arah kebijakan terhadap OPD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan dalam perspektif kemiskinan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut lanjut Ibnu, dibuka langsung oleh Sekda Kotamobagu Ir Sande Dodo dan di hadiri narasumber DR. Een Novrita Walewangko serta kegiatan tetap mengikuti anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan.
“Dengan adanya dokumen RPKD, penanganan kemiskinan lintas sektoral menjadi lebih efisien dan efektif baik dalam menentukan lokus penanganan maupun penerima manfaat,” harapnya (Vic)
