Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.
“Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir,” paparnya.
“Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi,” sambungnya.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.
“Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal,” imbuhnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.
Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.
“Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali,” tambahnya.
