“Ketika hasil pertanian meningkat, terganjal pada turunnya harga gabah dan beras. Seharusnya hal itu diimbangi dengan penetapan standar harga yang tidak merugikan petani. Perlu adanya intervensi yang lebih kongkrit dari pemerintah daerah.” ungkapnya.
Mulyadi Pamili pun menyinggung terkait capaian Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kata Mulyadi, ini memberi impact yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Selama ini torehan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kabupaten Bolmut dalam pengelolaan keuangan daerah harusnya memberi dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat agar tercapai secara nyata kesejahteraan yang sering digaungkan oleh pemerintah daerah bolmut,” ujarnya.
Mulyadi juga mengharapkan, kedepan nanti pemerintah daerah dapat mengutamakan pembangunan manusia secara utuh.
“Hari ini, menjelang usia 14 Tahun Bolaang Mongondow Utara berdiri Semoga kedepannya lebih mengedepankan pembangunan manusia seutuhnya. Jayalah Bolaang Mongondow Utara Menuju masyarakatnya yang sejahtera.” kunci Mulyadi Pamili. (Ebi)
