BOLMONG, Kroniktoday.com – Ada hal menarik disimak terkait pemeriksaan kesehatan 790 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru yang di laksanakan di Gedung Bagaskara Yadika Desa Kopandakan II dan Di RSUD Datoe Binangkang Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Januari 2024 lalu.
Mereka menjalani pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) atau tes psikologi, untuk penilaian kepribadian dan psikopatologi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental, sehingga ahli profesional bisa menentukan ada atau tidaknya gangguan mental pada orang yang menjalani tes MMPI ini.
Pemeriksaan kesehatan yang kedua adalah NAPZA. Nnarkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Napza lazimnya menggunakan peralatan seperti rapid test 7 (tujuh) parameter untuk mendeteksi amphetamine (AMP), methamphetamine (MET), morphine (MOP), THC/marijuana, Cocain (COC), benzoidazepin (BZO) dan carisoprodol (SOMA).
Terinformasi, pelaksanaan tes kesehatan ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Untuk tes MMPI digelar di gedung Yadika sedangkan pemeriksaan Napza di RSUD Lolak. Pada tes MMPI atau rohani, 790 P3K mengisi soal tanya jawab sebanyak 546 nomor.
Yang menarik dalam pemeriksanaan kesehatan P3K ini adalah soal biaya yang harus disiapkan 790 orang agar bisa menjalani pemeriksaan kesehatan. Setiap P3K wajib menyediakan dana sebesar Rp745.000. Dana ini digunakan untuk biaya tes MMPI sebesar Rp500.000 dan Napza Rp245.000.
Jika kita melakukan penjumlahan, maka keseluruhan dana yang dapat terkumpul dari pemeriksaan 790 P3K ini adalah sebesar Rp588.550.000 atau lebih dari setengah milyar. Dengan model perhitungan perkalian (Rp745.000×790). Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Yang menjadi pertanyaan, apakah dana sebanyak ini memiliki presentase pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak.
“Iya, biaya pemeriksaan kesehatan P3K sebesar Rp745.000. Tes MMPI di yadikan dan narkoba di rumah sakit lolak,” beber sumber resmi media ini, sebut saja Ferguso (nama samaran).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba, saat dikonfirmasi tak membantah besaran biaya tersebut.
Belum lama ini dia menjelaskan, pemeriksaan psikologi ranah dokter, BKPP hanya membantu memfasilitasi agar cepat terlakaa
“Pemeriksaan psikolog ini rananya dokter ahli psikolog, besarannya mereka yang tentukan karena ini profesinya mereka,” jelas Umarudin.
Dia menambahkan, BKPP Bolmong hanya membantu agar P3K cepat menjalani pemeriksaan kesehatan.
“Kami bkpp hanya membantu bagaimana P3K yang lulus cepat diperiksa, supaya pemberkasan di BKN tidak masalah,” tandasnya. (lix)
