Mas’ud yang juga adalah Sekretaris PDIP menyatakan untuk mengganti ketua DPRD adalah kewenangan internal dari partainya. Jadi dikatakan Mas’ud keempat fraksi tersebut tidak punyai kewenangan untuk mengatur masalah internal PDIP.
“Jangan campuri kebijakan internal partai kami. Lagipula, disaat terjadinya kisruh tentang agenda reses dikarenakan Ketua DPRD sedang mengikuti kegiatan partai yang tidak boleh ditunda. Apalagi kan reses para anggota DPRD telah dilaksanakan tanpa mengganggu agenda pemerintahan daerah untuk mengusulkan pokok pikiran di Musrenbang,” tandas Mas’ud.
Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling menilai, aksi walk out oleh empat fraksi dalam agenda Paripurna DPRD Bolmong, Selasa, (06/04/2021) adalah tindakan yang tidak mendasar dan kekanak-kanakan.
Seperti diketahui, empat fraksi DPRD Bolmong masing – masing Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Demokrat, walk out saat pelaksanaan paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmong tahun 2020 di DPRD Bolmong, menyebabkan gagalnya pelaksanaan paripurna.
Agenda paripurna itu, dirangkaikan dengan paripurna pembicaraan tingkat 1 penyampaian atas rencana Perda inisiatif DPRD tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan rencana Perda usulan eksekutif tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan penyampaian hasil reses masa sidang I tahun 2021. (ahr)
