Herson juga menyinggung kejanggalan pada Perpres 16 dimana, dalam perpres itu ada yang namanya PPHP, namun pada Perpres Nomor 12 itu hilang. Demikian juga soal tugas dari PPK dan PA, dalam Perpres 16 penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK, namun pada Perpres Nomor 12 dialihkan ke PA, padahal tugas PA sudah sangat berat.
“Karena itu, mungkin ada masukan untuk kementerian PUPR untuk bagaimana lebih menyempurnakan perpres ini, terutama soal PPHP, meski di daerah sudah dibentuk tim teknis. Kan, tidak masuk akal pekerjaan ditawar hingga 30-40 persen dari pagu yang ada, belum membayar pajak, lantas untungnya darimana,” sebutnya.
Untuk itu ia memohon, agar ada perhatian dari Dirjen Bina Konstruksi.
“Kepala balainya bagus, tapi dibawahnya, para pemain lama, kemarin saya sudah usulkan agar mereka dipindahkan ke tempat lain tapi tidak ada tindaklanjut sampai hari ini. Kan aneh, ada apa ini, bahkan mereka yang terindikasi juatru dikasih kepercayaan jadi PPK, jadi Satker, padahal ini pemain pemain,” singgungnya.
Meski demikian, Herson mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi yang telah menindaklanjuti hasil pertemuan lalu, begitu juga dengan pelaksanaan tender awal.
“Jadi ini semua bukan keluhan saya, karena saya bukan kontraktor, tapi para kontraktor lokal, bagaimana mereka bisa hidup kalau sistemnya seperti ini. Kemudian kedepan saya harap, tender dilakukan lebih transparan, bukan diatur dibawah meja, supaya kalau kalah ya kalah, tapi kalau hanya proses, nilai penawarannya kemudian dia dikalahkan, itu tidak fair namanya,” ujar dia.
Terakhir, Herson menitipkan pelebaran dua jalur Nasional yakni jalan penghubung antara Kotamobagu Boltim, tepatnya di Moyongkota dan Modayag sepanjang 10 Kilometer dan juga jalur Molibagu Bolsel tembus ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
“Ini masih jalan lama, yang lebarnya hanya 5-6 meter padahal itu adalah jalan nasional, mungkin bisa menjadi perhatian pada tahun tahun berikutnya,” pungkas Herson. (ahr)
Berikut Video : RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR
