KRONIKTODAY.COM – Meski hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bolaang Mongondow telah selesai dan Bupati serta Wakil Bupati hasil Pemilu serentak telah dilantik, ternyata hak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 15 Kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow, tak dibayarkan.
Hal ini sontak membuat kekecewaan bagi PPK dan PPS yang telah bekerja siang dan malam menyukseskan Pilkada serentak di Bolmong hingga berjalan sukses dan lancar.
Untuk diketahui, pada Pilkada serentak 2024, KPU Bolmong menerima hibah sebesar Rp42,6 milyar. Untuk dana 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024. Pada tahap awal di APBD Perubahan tahun 2023, KPU Bolmong mendapatkan Rp 5,5 milyar. Dengan dana sebesar ini, seharusnya hak PPK dan PPS tuntas dibayarkan.
PPK dan PPS se Bolmong bekerja selama 8 bulan membantu KPU. Namun, hak mereka tak dibayarkan secara utuh.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, jumlah PPK yang belum menerima gaji sebanyak 75 orang. Dimana setiap kecamatan terdapat 5 anggota PPK. Sedangkan Sekretaris PPK di sekretariat sebanyak 3 orang. Sehingga dalam 15 Kecamatan ada 45 orang.
Menariknya, untuk anggota PPS yang tersebar di 202 desa, sebanyak 3 orang. Jika dikalkulasikan maka jumlah PPS sebanyak 606 orang. Demikian juga dengan Sek PPS di 202 desa terdapat masing-masing desa ada 3 orang. Maka jumlahnya juga mencapai 606 orang. Nah, jumlah keseluruhan PPK, PPS dan Sekretaris PPK bersama PPS adalah 1.332 orang.
Untuk honor mereka perbulan bervariasi. PPK mendapatkan Rp2.000.000, PPS sebesar Rp1.500.000, sekretaris PPS Rp1.800.000 dan Sekretaris PPS Rp1.200.000. Ini yang seharusnya sudah dibayarkan tuntas oleh KPU.
Pembayaran gaji PPK setiap bulan mencapai Rp150.000.000. Sedangkan gaji PPS per bulan sebanyak Rp909.000.000. Dan untuk gaji Sekretaris PPK sebesar Rp81.000.000 kemudian gaji Sekretaris PPS Rp727.200.000
“Kami minta KPU bayarkan hak kami saat ini. Apalagi dana hibah pilkada sangat besar tapi honor kami tak dibayarkan,” ungkap sumber resmi media ini, sebut saja Abram (Nama samaran), Jumat (28/03/2025).
Sumber menambahkan, hak mereka yang belum dibayarkan KPU Bolmong yakni bulan Januari 2025.
“Kami sudah bekerja 8 bulan membantu menyukseskan pilkada serentak di bolmong. Gaji Januari tak kunjung dibayarkan sampai sekarang bulan ramadahan Maret 2025 akan berakhir. KPU Bolmong harus bertanggungjawab, ratusan juta bahkan miliaran gaji PPK dan PPS bersama sekretaris yang mereka tak dibayarkan,” tambah sumber.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KPU Bolmong Afif Zuhri dan Sekretaris KPU Bolmong Ratuganesty Mokoginta belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi via pesan WhatsApp.
Media ini akan terus mengupayakan konfirmasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Bolmong serta memenuhi pemberitaan yang berimbang. (lix)
