KOTAMOBAGU, Kroniktoday.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag ST, Ketua Bapemperda DPRD Kotamobagu Anugrah Beggie Ch Gobel dan Anggota DPRD Kotamobagu Dani Mokoginta, melaksanakan Rapat kerja (Raker) dalam rangka evaluasi terhadap Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2023, dan pengawasan terhadap Peraturan daerah tahun 2021 dan tahun 2022, Selasa (13/6/2023) bertempat di ruang rapat peripurna Gedung DPRD Kotamobagu jalan Paloko Kinalang.
Seperti diketahui, Rapat kerja dalam rangka evaluasi terhadap Program Pembentukan Perda (Peraturan Daerah) adalah pertemuan yang diadakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk menyusun Perda di tingkat daerah. Rapat kerja ini biasanya melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pejabat pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
Tujuan utama rapat kerja ini adalah untuk mengevaluasi kemajuan, kendala, dan pencapaian dalam pelaksanaan program pembentukan Perda. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dievaluasi dalam rapat kerja tersebut.
Perencanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah perencanaan program pembentukan Perda telah dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Hal ini meliputi penentuan prioritas, penetapan sasaran, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan pembentukan Perda.
Pelaksanaan program. Evaluasi akan melihat sejauh mana program pembentukan Perda telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap keterlibatan pemangku kepentingan, koordinasi antarinstansi, serta penerapan mekanisme pengawasan dan pengendalian.
Capaian hasil. Evaluasi akan mengevaluasi capaian hasil dari program pembentukan Perda. Hal ini mencakup penilaian terhadap jumlah Perda yang telah diselesaikan, kualitas Perda yang dihasilkan, serta dampak atau manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat setelah Perda tersebut diberlakukan.
Kendala dan tantangan. Evaluasi akan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembentukan Perda. Hal ini meliputi hambatan administratif, kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi proses pembentukan Perda, serta faktor-faktor lain yang dapat menghambat keberhasilan program.
Rekomendasi perbaikan. Evaluasi juga akan menghasilkan rekomendasi perbaikan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan proses, peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan sumber daya, atau perubahan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pembentukan Perda.
Rapat kerja evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program pembentukan Perda berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari program tersebut. (Advertorial)
