Fikri Gam Soroti Kasus Tahanan Muslim Dipaksa Makan Daging Anjing, Minta Menteri Imipas Turun Tangan

oleh -59 Dilihat
Ketua PAC Demokrat Bolmut, Fikri Gam

KRONIKTIDAY.COM- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Enemawira, Kepulauan Sangihe diduga memaksa seorang tahanan muslim untuk memakan daging anjing.

Hal itu mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Fikri Gam.

“Ini tindakan biadab. Tidak bisa ditolerir dalam bentuk apa pun,” tegas Fikri Gam yang juga ketua PAC Paratai Demokrat Bolmut, Rabu (03/12/2025).

Ia menilai bahwa dugaan pemaksaan makanan haram ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi penghinaan terhadap martabat manusia.

“Memaksa muslim makan daging anjing itu bukan kesalahan kecil. Saya mengutuk keras tindakan keji ini,” ucapnya.

Fikri Gam mendesak Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk turun tangan langsung dan memastikan kasus ini diproses secara hukum, bukan hanya lewat penonaktifan petugas.

“Saya meminta Pak Menteri menseriusi tindakan tidak bermoral ini. Negara harus hadir. Pelaku tidak boleh ditolerir, harus dihukum,” pintanya.

Menurut Fikri Gam, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara masih sangat lemah.

“Lapas seharusnya tempat pembinaan, bukan lokasi penyiksaan. Kalau kasus seperti ini bisa lolos, berarti ada yang sangat keliru dalam sistem pengawasan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemaksaan makanan haram menyentuh isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak segera diselesaikan.

“Ini soal keyakinan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa memicu konflik,” tambahnya.

Fikri Gam memastikan bahwa Demokrat Bolmut berdiri tegak bersama masyarakat korban dugaan pelanggaran HAM tersebut.

“Kami tidak akan diam. Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai. Keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Fikri Gam menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum besar untuk perbaikan total sistem pengawasan lapas, bukan sekadar hukuman kepada oknum.

“Jangan sampai kasus ini menguap. Negara harus hadir, hukum harus berjalan, dan lapas harus dibenahi,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.