“Bolsel sudah mau di ujung pemilihannya tentu mereka suda menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Kebetulan persoalan yang kita alami kurang lebih sama sehingganya kami datang,” jelasnya.
Contoh misalnya rata-rata Kepala Desa disana itu ada dari BPD kemudian mundur. Sementara untuk penetapan calon itu ditetapkan oleh BPD, Nah bagaimana dengan mereka yang mundur ini? Hal itu yang dikon sultasikan dengan DPRD Bolsel.
Ia juga menambahkan, untuk jumlah DPT tiap TPS, itu suda di atur paling tinggi 1 TPS harus 500 DPT, karena mengacu di persoalan covid. Sementara, disana ada 1 desa jumlah DPT nya sampai 3.000 orang, sehingga harus sampai 6 TPS ini juga merepotkan pengawasan dan lainnya yang ujung-ujung nya bicara persoalan anggaran,” ujarnya.
“Termasuk masalah anggaran juga kami konsultasikan dengan DPRD disini. Kita coba kolaborasikan mumpung Pilsang di daerah kami masi jauh sementara disini suda dekat dan masala-masalah nya pun disini bisa teratasi,” pungkasnya.
Kami berharap, dengan referensi yang kami dapat disini, Insyaallah masalah disana bisa teratasi. Karena Disini DPRD nya sangat proaktif dan terus mengawal proses pelaksanaan Pilsang.
