Dirinya menilai, seharusnya pembayaran tunjangan ini sudah dibayarkan sejak 2020, karena anggaran tersebut berasal dari Kementrian sehingga sangat tidak mungkin jika ada keterlambatan.
“Kami menilai ada kelalaian dari pihak dinas sehingga terjadinya keterlambatan dalam pemberian hak kepada para guru itu, jadi kami menuntut pihak dinas untuk segera mencairkannya,” tegas aktivis yang akrab disapa Ari ini.
Menanggapi aksi tersebut, Kadis Dikbud, Sulha Mokodompis menjelaskan, persoalan tunjangan tersebut saat ini tengah dalam proses perealisasian, hanya saja pihaknya masih menunggu hasil telaan staf yang telah disampaikan kepada atasan.
