BOLMONG, Kroniktoday.com – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Umarudin Amba, menyatakan sikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diduga terlibat dalam aksi demonstrasi pada Selasa, 1 Oktober 2024. Demo tersebut diduga melibatkan sebagian kecil P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Bolmong.
Menurut Umarudin, jika benar ASN maupun P3K terlibat dalam aksi tersebut, hal itu sangat disayangkan. Ia menegaskan bahwa ASN dan P3K seharusnya patuh dan tunduk pada aturan yang melekat pada status mereka sebagai abdi negara.
“Jika memang ada ASN atau P3K yang ikut demo, tentu sangat disayangkan. Mereka sudah terikat pada aturan yang mengharuskan mereka untuk menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Umarudin dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya terdapat cara lain yang lebih baik untuk menyampaikan tuntutan, seperti berdiskusi langsung dengan pihak terkait.
“Tidak sulit untuk datang ke saya dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau tuntutan. Sebagai pembina, kami bisa mencari solusi. Namun, jika disampaikan melalui aksi demo seperti ini, itu sudah keterlaluan,” tambahnya.
Tindakan tegas akan segera diambil oleh BKPP dengan meminta nama-nama ASN dan P3K yang diduga terlibat dalam aksi tersebut kepada dinas terkait. Selanjutnya, mereka akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan, dan evaluasi akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.
Umarudin juga menyoroti kehadiran pegawai honorer dalam aksi demo tersebut. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan mengingat akan dibukanya seleksi penerimaan P3K dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam aksi demo dapat menjadi pertimbangan serius bagi BKPP dalam menyeleksi calon P3K.
“Saran saya, jika ada tuntutan, gunakan cara-cara yang lebih persuasif, jangan langsung demo seperti ini,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, BKPP Bolmong berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan aturan bagi seluruh pegawai, baik ASN, P3K, maupun honorer, demi menjaga profesionalitas di lingkungan pemerintahan. (*)
